INFO BIMTEK NASIONAL

TEMA BIMTEK NASIONAL

NO TEMA
BACA
1 Penyusunan Laporan Keuangan BLUD dan Penyusunan RBA BLUD 2020 Selengkapnya
2 Manajemen SDM Pengelola BUMDes Selengkapnya
3 Strategi Meraih Opini WTP dari BPK Selengkapnya
4 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) Selengkapnya
5 Strategi Mencegah Terjadinya Kecurangan (FRAUD) di Perusahaan Selengkapnya
6 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Selengkapnya
7 Manajemen Resiko dalam Pengelolaan Koperasi Selengkapnya
8 Manajemen Aset Rumah Sakit Selengkapnya
9 Manajemen Pendirian dan Pengelolaan Koperasi Syariah Selengkapnya
10 Peningkatan Kapasitas Diri Pengurus dan Anggota Tim PKK Selengkapnya
11 Pembuatan Website Desa Selengkapnya
12 Aplikasi Profil Desa Selengkapnya
14 Peran Humas Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu 2019 Selengkapnya
15 Perencanaan dan Penganggaran Desa Selengkapnya
16 PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK Selengkapnya
17 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes Selengkapnya
18 Perencanaan Usaha BUMDes Selengkapnya
19 Permendagri No. 79 Tahun 2018 Tentang BLUD Selengkapnya
20 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Selengkapnya
21 Manajemen Bencana Selengkapnya
22 Pengembangan Karir dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Selengkapnya
23 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, BPD dan Kelembagaan Selengkapnya
24 Strategi Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Selengkapnya
25 Akreditasi Rumah Sakit Standar Nasional Selengkapnya
26 Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa Selengkapnya
27 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi Kades dan TPK Selengkapnya
28 Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Selengkapnya
29 NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Selengkapnya
30 Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Keuangan BLUD Selengkapnya
31 Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Pepres No.16 Tahun 2018 Selengkapnya
32 Permendagri No. 21 Tahun 2018 Tentang Penilain BMD di Lingkungan Pemda Selengkapnya
33 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Selengkapnya
34 Penyamaan Persepsi tentang UU No.6 Tahun 2014 Selengkapnya
35 Akreditasi Puskesmas dan FKTP Selengkapnya
36 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak Selengkapnya
37 Teknik Menyusun Rencana Bisnis BUMDes Selengkapnya
38 Manajemen Koperasi Selengkapnya
39 Manajemen Trantib Pemilukada Secara Serentak Selengkapnya
40 Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Selengkapnya
41 Pengadaan Barang/Jasa Bagi BUMN/BUMD dan BLU Selengkapnya
42 Masalah dan Konflik Pertanahan Selengkapnya
43 Pemberdayaan Aparatur Kelurahan Selengkapnya
44 Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Selengkapnya
45 Penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD Selengkapnya
46 Penyusunan Neraca Awal dan Neraca Akhir Selengkapnya
47 Strategi PPHP Pengadaan Barang/Jasa Selengkapnya
48 Manajemen Pengelolaan Keuangan Bencana Alam di Daerah Selengkapnya
49 Implementasi PPK BLUD Selengkapnya
50 Teknis Pengelolaan Aset Desa Selengkapnya
51 Pelatihan PKK Desa Selengkapnya
52 Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Selengkapnya
53 Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Selengkapnya
54 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana Alam Selengkapnya
55 Manajemen Kehumasan dan Tata Cara Risalah Rapat Selengkapnya
56 Langkah Awal Menyusun RBA Rumah Sakit Menuju BLUD Selengkapnya
57 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Selengkapnya
58 Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Selengkapnya
59 Manajemen ASN Selengkapnya
60 Bendahara Pengeluaran APBN Selengkapnya
61 Bendahara Penerimaan Selengkapnya
62 Audit Keperawatan Selengkapnya
63 Sistem Manajemen Mutu Rumah Sakit Selengkapnya
64 Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Selengkapnya
65 Bantuan Keuangan Kepada Parpol Selengkapnya
66 Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol Selengkapnya
67 Badan Usaha Milik Daerah 2019 Selengkapnya
68 Kebijakan Penanaman Modal Selengkapnya
69 Penyelenggaraan PTSP Daerah Selengkapnya
70 Mengupas Tuntas UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2019 Selengkapnya
71 Peran Pinjaman Daerah Untuk Mempercepat Pembangunan Selengkapnya
72 Penataan Administrasi Desa Selengkapnya
73 Proposal Penawaran Pembuatan Website Selengkapnya
74 Persiapan Penerapan BLUD Untuk Puskesmas dan RSUD Selengkapnya
75 Pelaporan ADD dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Selengkapnya
76 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Selengkapnya
77 Penyusunan Program Audit dan Laporan Hasil Audit SPI BLUD Selengkapnya
78 Peran dan Fungsi KPA, PPK dan PPTK Dispora Selengkapnya
79 Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Selengkapnya
80 Implementasi Transaksi Non Tunai Selengkapnya
81 Penyusunan SOP Disdukcapil dan KB Selengkapnya
82 Peningkatan Profesional Manajemen Olahraga Selengkapnya
83 Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer Selengkapnya
84 Penatausahaan Barang Milik Daerah Selengkapnya
85 Profesionalisme Jurnalistik Kehumasan Selengkapnya
86 Peran Akuntansi dan Audit Selengkapnya
87 Komunikasi Politik Selengkapnya
88 Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Selengkapnya
89 Manajemen PNS Selengkapnya
90 Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual Selengkapnya
91 Strategi Penyusunan dan Pertanggungjawaban APBD Selengkapnya
92 Peran Pemda, DPRD serta SKPD dalam Mendapatkan Opini WTP Selengkapnya
93 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam APBD 2019 Selengkapnya
94 Peran Tenaga Ahli DPRD Selengkapnya
95 Strategi Pengembangan Pariwisata Selengkapnya
96 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Selengkapnya
97 Tata Cara Penyusunan LPPD, ILPPD dan LKPJ Selengkapnya
98 Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Selengkapnya
99 Teknik Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD Selengkapnya
100 Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Selengkapnya
101 Prosedur dan Teknik Legal Drafting Peraturan Daerah Selengkapnya
102 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Reses Selengkapnya
103 Strategi Manajemen BUMD Selengkapnya
104 Peran Penting PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik Selengkapnya
105 Penyusunan Program dan Kegiatan Kesehatan Selengkapnya
106 Peran Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Selengkapnya
107 Sinkronisasi  Penyusunan RKPD Dengan KUA dan PPAS Selengkapnya
108 Deteksi Dini Dalam Upaya Pemantauan Selengkapnya
109 Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Selengkapnya
110 Peningkatan Pelayanan Prima dan Bebas Pungli ASN Selengkapnya
111 Peran PPK-SKPD Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Selengkapnya
112 Strategi Pengelolaan dan Pengembangan BUMDes Selengkapnya
114 Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Selengkapnya
115 Membedah Kunci Sukses Sistem Pengelolaan Keuangan Selengkapnya
116 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Selengkapnya
117 Teknik Penyusunan Program Kerja DPRD Selengkapnya
118 Sistem Penyimpanan, Pengamanan dan Pemeliharaan Arsip Selengkapnya
119 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Selengkapnya
120 Bedah Konsep Gender Selengkapnya
121 Peningkatan Kapabilitas UMKM Selengkapnya
122 Anggaran Berbasis Kinerja Selengkapnya
123 Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi ASN Selengkapnya
124 Peran Sekwan dalam Menata Anggaran DPRD Selengkapnya
125 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan OPD Selengkapnya
126 Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Pemda Selengkapnya
127 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Selengkapnya
128 Peranan PDAM dalam Meningkatkan PAD Selengkapnya
129 Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD Selengkapnya
130 Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Selengkapnya
131 Kesetaraan Gender dan Pembangunan Daerah Selengkapnya
132 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Selengkapnya
133 Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah Selengkapnya
134 Investasi Konsep Hijau Strategi Pengembangan Pariwisata Selengkapnya
135 Memantapkan Upaya Rehabilitasi Lahan Pertambangan Selengkapnya
136 Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Selengkapnya
137 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Selengkapnya
138 Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban APBDesa Selengkapnya
139 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Selengkapnya
140 Strategi Peningkatan PAD Dengan Memaksimalkan Potensi Aset Daerah Selengkapnya
141 Teknik Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Selengkapnya
142 Optimalisasi Pengelolaan BUMD Selengkapnya
143 Sistem Administrasi Keuangan Selengkapnya
144 Teknik Penyusunan Renstra dan Renja serta LAKIP Selengkapnya
145 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Selengkapnya
146 Peran dan Fungsi Satpol PP Selengkapnya
147 Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas Selengkapnya
148 Inovasi Pengelolaan Aset BMN/BMD Selengkapnya
149 Pedoman dan Batasan Gratifikasi Selengkapnya
150 Peranan Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Selengkapnya
151 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Selengkapnya
152 Peningkatan Kapasitas Perangkat Camat, Lurah dan Desa Selengkapnya
153 Strategi Peningkatan PAD Selengkapnya
154 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Selengkapnya
155 Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pengelolaan Amdal Selengkapnya
156 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Selengkapnya
157 Kontrol dan Etika Pengelolaan Keuangan Daerah Selengkapnya
158 Peningkatan Kinerja Sekretariat DPRD Selengkapnya
159 Akip, Lakip, Penyusunan Renstra dan Renja Selengkapnya
160 Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selengkapnya
161 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Selengkapnya
162 Proyeksi Pendapatan dan Kebijakan Penganggaran Selengkapnya
163 Pelatihan Petani Pestisida Nabati Tahun 2019 Selengkapnya
164 Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Jajaran Sekretariat DPRD Selengkapnya
165 Penguatan Peran dan Fungsi DPRD Selengkapnya
166 Strategi Pengelolaan BUMD, BLUD, BMD Selengkapnya
167 Penyusunan Pola Tata Kelola Dokumen Keuangan Akreditasi Selengkapnya
168 Pembentukan dan Penguatan SPI BLUD Selengkapnya
169 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 2019 Selengkapnya
error: Content is protected !!